Medan – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Asahan Irfan Nasution dan Direktur PT. Cahaya Anak Bangsa Nasrun Achdar, selaku Rekanan didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi Rp. 3,6 miliar pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan kedokteran tahun anggaran 2012. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kisaran, Roy Tambunan di ruang Cakra VII Pengadilan Tipikor Medan pada Selasa tanggal 2 September 2014, di jelaskan Dinkes Asahan pada tahun anggaran 2012 menerima dana sebesar Rp. 6,9 miliar yang bersumber dari APBN-Perubahan untuk Pengadaan Alkes, Kedokteran dan Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, pelelangan proyek Alkes diikuti empat perusahaan salah satunya PT. Cahaya Anak Bangsa. Namun lelang yang di lakukan di duga fiktif, karena Herwanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sudah mengatur untuk memenangkan PT. Cahaya Anak Bangsa. “Terdakwa Irfan Nasution selaku PPK kemudian menetapkan PT. Cahaya Anak Bangsa sebagai pemenang lelang karena ada arahan dari Herwanto”, kata Jaksa dihadapan majeklis Hakim yang di ketuai Parlindungan Sinaga.

Setelah Penanda tanganan kontrak, terdakwa Nasrun Achdar menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen yakni Rp. 1,2 miliar. Uang tersebut tidak digunakannya untuk pengadaan Alkes, namun dikirim kepada rekanannya Ari Sumarto Taslim. “Nasrun kembali menerima pembayaran untuk pelunasan pengadaan 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4,94 miliar pada 18 Desember 2014. Padahal pengadaan Alkes yang seharusnya tuntas pada akhir Desember 2012 itu belum dilakukan“, jelas Tambunan. Dia melanjutkan, Nasrun bisa menerima pembayaran seratus persen setelah membuat laporan seolah-olah pekerjaan telah selesai semuanya. Meski hal itu di ketahui terdakwa Irfan Nasution, namun dia tidak menegur karena arahan Herwanto. Terdakwa pun tetap menyetujui pembayaran 100 persen kepada Nasrun.

Uang pelunasan pengadaan Alkes Rp. 4,94 miliar itu juga di kirim Nasrun kepada Ari Sumarto Taslim. Setelah itu, barulah Ari membeli alat-alat Kesehatan dan Kedokteran dari sejumlah perusahaan di Jakarta. Namun nilai barang yang diterima Dinkes Asahan hanya Rp. 2, 663 miliar. “Sisa uang yang masih di tangan Ari Sumarto Taslim diberikannya kepada sejumlah orang, diantaranya Herwanto sebesar Rp. 170 juta dan Irfan Nasution Rp. 20 juta”, kata Tambunan. Kerugian yang didererita Negara akibat perbuatan para terdakwa tersebut, menurut tambunan, mencapai Rp. 3,619 miliar. Hal itu sesuai laporan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan itu, kedua tedakwa di jerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantadsan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dengan Ancaman 20 Tahun Penjara. Usai mendengarkan dakwaan Jaksa, Majelis Hakim kemudian bertanya kepada para terdakwa apakah keberatan. “Apakah saudara terdakwa akan mengajukan Eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa ini”, Tanya hakim kepada Terdakwa. Kedua terdakwa pun mengaku tidak mengajukan keberatan. “Kami tidak mengajukan keberatan majelis sidang di lanjutkan ke pemeriksaan saksi saja”, kata terdakwa. Majelis hakim pun menunda sidang tersebut hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.