Peraturan

Dasar Hukum

1. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik,

6. Peraturan Jaksa Agung No. PER-32/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia.

• Penjelasan
• Lampiran 1 (Daftar Informasi Publik)
• Lampiran 2 (Formulir Permohonan Informasi Publik)
• Lampiran 3 (Format Register Permohonan Informasi Publik)
• Lampiran 4 (Pemberitahuan Tertulis)
• Lampiran 5 (Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik)
• Lampiran 6 (Maklumat Pelayanan Informasi)
• Lampiran 7 (Formulir Keberatan)
• Lampiran 8 (Format Buku Register Keberatan)